Selain itu, kata Ipi, penyidik mensobat gamingjadwalkan pemeriksaan kepada Almikayandika Musya dari pihak swasta.

“Nanti kita lihat apakah perlu kita ajukan saksi atau ahli utk membuktikan kebenaran dari apa yang dilakukan terdakwa gitu ya,” katanya.Baca juga: Dalam Dakwaan, Ferdy Sambo Tempelkan Pistol ke Tangan Jenazah Brigadir J untuk sobat gamingMuluskan Skenario – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Christina Aryani mendorong Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk terus mendata seluruh pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri dan mengurangi jumlah pekerja migran ilegal.

Dia menyebutkan, urgensi pendaatan PMI adalah untuk memastikan perlindungan bagi pekerja migran.Selain itu, pendataan PMI juga sangat penting karena data yang akurat sangat membantu upaya negara memastikan perlindungan WNI di luar negeri."Komisi I DPR sudah sejak 2019 menyuarakan urgensi pesobat gamingndataan PMI, sehingga DPR sangat mendukung ketika Presiden Jokowi mengangkat hal tersebut dan mendorong BP2MI membantu melakukan pendataan pekerja migran di luar negeri," katanya di Jakarta, Selasa (18/10/2022).

Christina mengatakan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas PMI ke Korea Selatan, Senin (17/10/2022).Baca juga: Jokowi Lepas Pekerja Migran dengan Skema G to G ke Korea Selatan

Christina menambahkan, pendataan PMI memerlukan sinergi berbagai pemangku kepentingan. Dia mencontohkan, BP2MI bisa mencatat PMI yang berangkat melalui jalur resmi.

Namun, kata dia, untuk PMI yang sudah berada di luar negeri dan berstatus ilegal, pendataannya hanya mungkin dilakukan perwakilan pemerintah di luar negeri."Kalau itu kejadian. Kita semua, saya yakini kita semua akan semangat," katanya lagi.

Jokowi mengatakan, ia yakin peringatan HUT ke-79 RI di IKN bisa terlaksana jika semua pihak saling mendukung upaya pembangunan ibu kota baru tersebut.Menurutnya, publik tidak perlu ragu dengan keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara

Sebab, dasar hukum maupun proses persetujuan pembangunan proyek ibu kota baru tersebut sangat kuat."Bapak, Ibu tidak perlu ragu dan bimbang karena payung hukumnya sudah jelas yaitu UU Nomor 3 Tahun 2022 dan itu ini juga harus tahu itu telah disetujui 93 persen dari fraksi di DPR loh," ujar Jokowi.

(Editor：wild west gold demo)