PDI-P, kata Hasto, memberikan respons karena menilcara main dominoqqai pernyataan pengurus Partai Nasdem itu menciptakan kerumitan dan persoalan pada tata pemerintahan.

"Biasanya gangguan ginjal akut atau AKI pada balita itu karena kelainan bawaan karena ginjalnya kecil atau enggak terbentuk bagus. Tapi, ini (diderita oleh) anak-anak yang sebelumnya sehat, tidak ada kelainan bawaan, tapi terjadi masalah," ujar Piprim.Diberitakan sebelumnya, per 14 Oktober 2022, jumlah kacara main dominoqqsus gangguan ginjal akut misterius ini sudah diderita oleh 152 orang, meningkat dari sebelumnya sebanyak 146 kasus. Data ini didapat dari laporan 16 cabang IDAI.

Gangguan ginjal akut misterius di DKI Jakarta saat ini mencapai 49 kasus. Kemudian, di Jawa Barat mencapai 24 kasus, Sumatera Barat 21 kasus, Aceh 18 kasus, Bali 15 kasus, dan Yogyakarta sebanyak 11 kasus. - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bakal memulai verifikasi faktual terhadap 9 partai politik calon peserta Pemilu 2024 mulai Sabtu (14/10/2022) besok.Sembilan partai politik ini sebelumnya lolos tahap verifikasi administrasi partai politik pendaftar Pemilu 2024.Kesembilannya adcara main dominoqqalah partai politik yang tidak termasuk sebagai anggota DPR RI.

"Tanggal 15 Oktober 2022, KPU RI akan memulai pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan partai politik tingkat pusat dan alamat kantor serta keterwakilan perempuan 30 persen," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada Kompas.com, Jumat (14/10/2022).Untuk melakukan itu, KPU RI menggelar helatan sosialisasi dan pengambilan sampel verifikasi faktual di Hotel Borobudur, Jakarta, hari ini.

Pengambilan sampel ini dilakukan secara acak dan sampel tersebut nanti bakal menjadi dasar verifikasi faktual keanggotaan di masing-masing kabupaten/kota.

"Metodenya, sebagaimana database keanggotaan partai yang dinyatakan memenuhi syarat tadi, masing-masing partai politik mengurus atau LO-nya yang akan mengambil sampel menggunakan Sipol yang disediakan KPU," kata Hasyim di Hotel Borobudur, Jumat, kepada wartawan.Berbeda dengan Pilkada yang membatasi itu. Seperti dalam UU 22/2014, ada ketentuan yang sangat jelas untuk menggunakan politik uang sebagai imbalan, apabila terbukti, maka calon bisa didiskualifikasi.

Begitupun dengan parpol pengusung, akan dibatasi hak politiknya. Pengaturan yang demikian akan mudah untuk diawasi ketimbang mengawasi rakyat yang banyak.Sehingga dengan demikian, efektivitas Pilkada lebih menjamin demokratis daripada pemilukada yang dipenuhi dengan korupsi dan kolusi.

Kelemahan Pilkada itu terdapat dua hal, yaitu hanya terbatas pada elite, tidak melibatkan masyarakat.Kalau terjadi transaksi uang dan tidak terbaca penegak hukum, maka menguntungkan segelintir orang (partai politik lebih diuntungkan).

(Editor：auslots2)